NADIKABAR.COM — Pemerintahan Indonesia tidak hanya dijalankan oleh kementerian. Ada pula lembaga pemerintah nonkementerian yang menangani urusan khusus, mulai dari pengelolaan arsip, pengawasan obat dan makanan, pengembangan riset, hingga penanggulangan bencana.

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan di bidang tertentu. Kedudukan, tugas, dan kewenangannya diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun, perlu dibedakan bahwa tidak semua badan atau lembaga di luar kementerian otomatis termasuk LPNK secara hukum.

Berikut daftar 33 lembaga yang kerap dirangkum sebagai lembaga pemerintahan nonkementerian di Indonesia, beserta fungsi singkatnya berdasarkan informasi yang tersedia per Oktober 2026.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI): mengelola arsip nasional dan menjaga pelestarian dokumen bersejarah.

Badan Keamanan Laut (Bakamla): melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

Badan Pangan Nasional (Bapanas): mengoordinasikan kebijakan pangan, termasuk ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan.

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN): menjalankan fungsi pengaturan dan pembinaan sesuai kewenangannya terhadap BUMN.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN): mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir agar memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): menyusun dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan nasional.

Badan Karantina Indonesia (Barantin): mencegah masuk dan menyebarnya hama, penyakit hewan, ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas): menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan dalam keadaan darurat.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf): mendukung pengembangan ekosistem dan potensi ekonomi kreatif.

Badan Gizi Nasional (BGN): melaksanakan tugas pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional.

Badan Informasi Geospasial (BIG): menyediakan dan mengoordinasikan informasi geospasial untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

Badan Intelijen Negara (BIN): menyelenggarakan fungsi intelijen untuk mendukung keamanan nasional.

Badan Kepegawaian Negara (BKN): mengelola kebijakan dan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): menjalankan kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): mendukung koordinasi kebijakan dan pelayanan penanaman modal.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): menyediakan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa bumi.

Badan Narkotika Nasional (BNN): mengoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): mengoordinasikan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan hingga pemulihan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): mengoordinasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): menyelenggarakan kebijakan dan layanan sertifikasi halal.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI): dalam nomenklatur terbaru, fungsi pelindungan pekerja migran dijalankan oleh kementerian terkait; nama lembaga perlu dibaca sesuai perubahan kelembagaan yang berlaku.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): melaksanakan pengawasan intern terhadap keuangan dan pembangunan pemerintah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN): menangani administrasi pertanahan melalui struktur kementerian yang membidangi agraria dan tata ruang.

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH): mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): mengawasi keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan.

Badan Pusat Statistik (BPS): menyediakan statistik resmi untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan riset serta inovasi nasional.

Badan Standardisasi Nasional (BSN): mengembangkan standardisasi dan mendukung penerapan Standar Nasional Indonesia.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): menjalankan kebijakan keamanan siber dan persandian negara.

Lembaga Administrasi Negara (LAN): mengembangkan administrasi negara, kompetensi ASN, dan kebijakan terkait.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas): menyelenggarakan pendidikan dan kajian strategis untuk memperkuat ketahanan nasional.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): mengembangkan kebijakan dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas): mengembangkan perpustakaan, mengelola koleksi nasional, dan meningkatkan budaya baca.

Mengapa lembaga-lembaga ini penting?

Keberadaan lembaga khusus memungkinkan pemerintah menangani urusan teknis dengan fokus dan keahlian yang lebih spesifik. Informasi cuaca dari BMKG, data statistik dari BPS, hingga pengawasan obat oleh BPOM merupakan contoh layanan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Meski demikian, daftar di atas merupakan rangkuman nama lembaga dan badan yang sering dikelompokkan sebagai lembaga nonkementerian, bukan daftar hukum yang menyatakan seluruhnya memiliki status LPNK yang sama. Perubahan nomenklatur dan restrukturisasi pemerintahan dapat memengaruhi nama, kedudukan, serta pembagian tugas lembaga tertentu. Karena itu, status hukum terbaru setiap lembaga sebaiknya diperiksa melalui peraturan resmi.