Lembaga pengelola dana cadangan pesangon ditargetkan sudah mulai bekerja pada 2028. Dengan begini diharapkan tidak ada lagi korban PHK yang tidak mendapatkan pesangon.
"Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon," ucap Indah.
"Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambahnya.
Indah menjelaskan konsep pengelola dana cadangan pesangon memiliki mekanisme yang berbeda dengan dana-dana yang dikelola Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik masing-masing perusahaan. Perusahaan memiliki waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan dana pesangon sebelum harus disetorkan hingga Oktober 2027.
