NADIKABAR.COM — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia mengungkapkan, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN penting bagi ketahanan energi nasional.
"Yang pertama jelas ketahanan energi, karena PLTN atau nuclear power plant hampir semua negara maju itu, untuk kebutuhan perdamaian atau peace. Bahkan negara seperti Uni Emirat Arab sebagai negara yang kaya minyak dia sudah memiliki nuclear power plant," ujar Managing Director Industrialization Danantara Indonesia Ardy Muawin dalam gelaran Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, di Jakarta, Selasa.
Menurut Ardy, salah satu hal paling penting terkait dengan PLTN yakni transfer teknologi, di mana Indonesia tidak hanya menjadi operator atau user dari nuclear power plant, tapi Indonesia juga bisa punya keahlian (mastery) dalam power plant.
"Tadi sudah disampaikan, dulu Amerika Serikat kirim ke Korea Selatan, Korea Selatan bisa mengembangkan versi terbarunya. Indonesia sendiri sudah punya reaktor nuklir pada tahun 1960an, sebenarnya cita-cita itu sudah ada. Danantara nanti kami bisa menjadi orkestrator setelah regulasinya ada dan pemerintah sudah memutuskan langkah ke depannya," katanya.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), PLTN sudah menjadi target. Danantara menunggu keputusan pemerintah bagaimana terkait dengan nuclear power plant itu sendiri. Begitu ada keputusan dari pemerintah tentunya Danantara memiliki ekosistem.
"Dari off-taker ada PLN, terus kemudian nanti PLN juga bisa yang nanti mendistribusikan. Tentunya nanti kita juga bisa koordinasi dengan BRIN atau instansi terkait yang memang bidang ini. Jadi kami bisa dari sisi nanti orkestrasi keseluruhan dan juga nanti ke depannya pembiayaan dan juga kemitraan (partnership)," kata Ardy.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa PLTN juga menjadi salah satu cantolan untuk teknologi-teknologi turunan, karena banyak industri yang juga terkait dengan teknologi nuklir seperti industri kesehatan (medical).
"Jadi bukan hanya terkait dengan listriknya, tapi transfer teknologi dan industri yang berkembang karena penguasaan teknologi nuklir itu sendiri," ujarnya.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani menyebut energi nuklir berpotensi menjadi "kuda hitam" dalam mempercepat proses dekarbonisasi dan pencapaian target netralitas karbon di Indonesia.
Program pengembangan energi nuklir menjadi semakin relevan lantaran Indonesia membutuhkan sumber energi yang mampu memenuhi permintaan energi industri dan masyarakat sekaligus mendukung upaya mengurangi emisi karbon.
Sripeni mengatakan, sejumlah negara di kawasan ASEAN telah menempatkan nuklir sebagai bagian dari strategi energi jangka panjang. Malaysia dan Filipina dikabarkan mulai masuk ke proyek energi nuklir pada 2031, sementara Vietnam memiliki target pada rentang 2031 hingga 2035.
Menurut dia, Indonesia memiliki modal kuat dalam pengembangan teknologi nuklir untuk energi, baik dari sisi sumber daya manusia dan fasilitas penelitian.
Indonesia punya program pendidikan nuklir di Universitas Gadjah Mada (UGM), sementara fasilitas reaktor nuklir di Serpong, Banten, memiliki kapasitas sekitar 30 megawatt untuk kepentingan penelitian.
Lebih lanjut dia menyampaikan, program pengembangan nuklir saat ini sudah memiliki arah yang konkret melalui identifikasi lokasi dan masuknya rencana pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode tahun 2025 hingga 2034.
