Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan industri secara terintegrasi, meningkatkan daya saing, serta menarik investasi ke Indonesia.
Dengan fokus baru tersebut, perusahaan akan memusatkan perannya pada pengembangan kawasan, peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan, serta penguatan ekosistem industri yang mendukung hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.
Meski telah disetujui pemegang saham, perubahan nama belum berlaku efektif. Perusahaan menyatakan perubahan tersebut baru berlaku setelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Supratman Andi Atgas atas perubahan anggaran dasar perseroan.
"Perubahan nama tidak mengubah status badan hukum perseroan, sehingga seluruh hak, kewajiban, dan perjanjian yang telah berjalan dengan mitra, pihak ketiga lainnya, maupun karyawan tetap berlaku," tulis perusahaan lebih lanjut.
