Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dalam rapat paripurna persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Selasa (29/9).
Darmansyah mengatakan banyak pemerintah daerah yang menjerit jika undang-undang sudah mulai diterapkan.
"Salah satu amanat Undang-Undang itu yang sekarang ini jadi isu krusial adalah bahwa pada tahun ini, porsi anggaran untuk operasional atau rutin itu maksimum harus 30%. Itu patokan Undang-Undangnya. Nah, daerah menjerit semua. Menjerit semua! "Kami kalau begini katanya enggak bisa bayar pegawai, PPPK bagaimana dan segala macam itu ya."
"Sebagai gambaran saja, setelah saya lihat anggaran Provinsi Bangka Belitung, itu dana untuk belanja modal itu tinggal 9%! 9%! Ya? Nah belanja untuk operasionalnya 77%! Jadi ini sangat-sangat berat sebetulnya dilihat dari sisi itu ya," ucapnya menambahkan.
