Menteri Kesehatan (Menkes) Fiji, Ratu Atonio Lalabalavu, bersama empat menteri lain akan membentuk sebuah subkomite untuk "membantu menghilangkan hambatan terhadap tindakan cepat".
Pemerintah Fiji mengatakan akan memperluas akses terhadap pemeriksaan HIV gratis, layanan pencegahan, dan pengobatan. Program itu mencakup tes cepat, obat pencegahan bagi kelompok berisiko tinggi, pengurangan dampak buruk bagi pengguna narkoba suntik, serta pengobatan gratis bagi orang yang telah didiagnosis HIV.
"Respons ini berfokus pada penyelamatan nyawa, memperluas akses terhadap layanan kesehatan, dan mengurangi stigma," kata pemerintah.
Fiji juga mendapat dukungan dari sejumlah mitra internasional, termasuk Australia, Selandia Baru, India, Global Fund, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pemerintah mengingatkan bahwa pemeriksaan HIV tersedia secara gratis dan rahasia di seluruh negeri. "Mengetahui status HIV memungkinkan Anda mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kesehatan diri sendiri dan orang lain," kata pemerintah.
Program Gabungan PBB untuk HIV/AIDS (UNAIDS) di Jenewa menyambut keputusan Fiji untuk mempercepat penanganan epidemi HIV.
"Fiji telah menyadari urgensi situasi ini dan meningkatkan responsnya," kata Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima. "Ini juga menjadi pengingat yang tegas bagi dunia bahwa AIDS belum berakhir. Epidemi HIV dapat berubah dengan cepat, dan negara-negara membutuhkan sistem kesehatan serta sistem berbasis masyarakat yang siap merespons dengan segera."
UNAIDS menyatakan, penularan HIV di Fiji lebih dari separuhnya berkaitan dengan hubungan seksual dan lebih dari 42 persen dengan penggunaan narkoba melalui suntikan.
