NADIKABAR.COM — Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochamad Firman Hidayat mengungkapkan rencana uji coba subsidi listrik melalui transfer langsung kepada masyarakat yang berhak sebagai upaya meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.

"Sehingga ketika misalkan ini kita mulai dengan bansos, tetapi kita juga akan mulai piloting untuk subsidi listrik," kata Firman dalam diskusi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Kamis.

Firman menjelaskan, skema tersebut direncanakan untuk diuji coba di satu daerah dengan mengalihkan subsidi yang melekat pada tarif listrik menjadi bantuan langsung kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Dalam skema yang dipaparkannya, tarif listrik di wilayah percontohan akan disesuaikan dengan harga pasar, sementara masyarakat yang membutuhkan memperoleh kompensasi melalui transfer langsung.

Namun, Firman belum merinci lokasi uji coba, waktu pelaksanaan, besaran transfer, maupun kelompok pelanggan listrik yang akan menjadi sasaran.

"Jadi nanti akan ada di satu daerah harganya dikembalikan ke harga market tarif listriknya, tapi kemudian mereka akan dikasih direct transfer ke orang yang memang betul-betul membutuhkan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa perubahan mekanisme subsidi energi perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta kesiapan penyaluran kompensasi.

Menurut Firman, penyesuaian harga energi tanpa kompensasi yang tepat sasaran berisiko menambah beban masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Pemerintah sendiri tengah mengembangkan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memperbaiki pendataan dan memastikan bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan diri menggunakan telepon pintar, sedangkan pemeriksaan kelayakan dilakukan dengan memanfaatkan data dari delapan kementerian dan lembaga.

Firman menyebut data tersebut antara lain mencakup informasi administrasi kendaraan bermotor yang digunakan untuk membantu pemeriksaan kondisi ekonomi calon penerima bantuan.

Selain itu, masyarakat dapat mengajukan sanggahan apabila hasil penilaian kelayakan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.

"Di platform ini semua orang tuh bisa melakukan sanggah dan meng-update datanya sendiri," ucap Firman.

Ia menjelaskan, pembaruan data diperlukan karena kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah sehingga penentuan penerima bantuan perlu dilakukan secara lebih dinamis.

Berdasarkan paparan DEN, sebanyak 14,7 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos digital, dengan dukungan sekitar 862 ribu agen yang membantu masyarakat mengakses layanan tersebut.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelanggan penerima subsidi listrik mencapai 43,4 juta hingga September 2026, meningkat 2,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi pada Oktober–Desember 2026 tidak mengalami kenaikan.

Tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap, dengan subsidi diberikan kepada kelompok yang memenuhi ketentuan, termasuk rumah tangga miskin, pelanggan sosial, serta pelaku usaha kecil.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan pada 20 Oktober 2026 menyampaikan rencana pemerintah mengubah mekanisme subsidi berbasis produk menjadi bantuan langsung melalui transfer tunai.

Luhut mengatakan perubahan tersebut akan didukung digitalisasi Perlinsos untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan pemerintah.

Program Perlinsos digital dijadwalkan diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.