NADIKABAR.COM — Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menilai rencana Wapres Gibran Rakabuming Raka membawa polemik ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah yang keliru. Denny menyebut rencana Gibran tersebut sebagai contoh yang salah karena dinilai membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Jadi, apa yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata konstitusi dan etika bernegara. Seharusnya begitu ada putusan MK yang sudah final and binding, serta putusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah hormat, tunduk, dan patuh, lalu kemudian menyatakan diri berhenti," kata Denny dalam jumpa pers yang disiarkan melalui saluran YouTube miliknya, Selasa (10/11/2026).
Denny menyarankan Gibran untuk mengundurkan diri daripada melakukan upaya hukum lainnya. Menurutnya, Gibran seharusnya mengumumkan niatan tersebut secara terbuka di hadapan publik.
"Saya berpandangan seharusnya niat mengundurkan diri itulah yang harus ditegaskan, niat berhenti, kalau menurut Pasal 8 UUD 1945, berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Niat itu seharusnya ditegaskan dalam bentuk pernyataan di hadapan publik oleh Saudara Gibran," jelasnya.
Denny kemudian menyinggung pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto. Denny meyakini Prabowo tidak menolak Gibran yang berniat untuk mengundurkan diri.
"Kalau kemudian Saudara Gibran mengatakan 'Saya ingin ke PTUN', mungkin Pak Prabowo mengatakan 'Ya silakan', tetapi bukan berarti niat pengunduran dirinya ditolak. Jadi jangan sampai ada manipulasi di sini, apa yang menjadi sikap sopan santun dari Presiden Prabowo dimaknai sebagai mengizinkan untuk tidak mundur dan menolak pengunduran diri," terangnya.
