"Saudara Gibran tidak punya legal standing karena bukan pihak dalam perkara itu. Ingat, penggugatnya adalah Pak Subhan Pala dan tergugatnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga Saudara Gibran tidak bisa melakukan PK. Saya memahami dari pernyataan Pak Menko (Yusril Ihza Mahendra) kementerian akan mencabut objek gugatan surat keterangan tersebut, kita tunggu ini," ujar Denny.
Denny menyayangkan pemahaman hukum Gibran sebagai pejabat publik. Denny menilai seorang Wakil Presiden seharusnya memiliki pemahaman yang utuh mengenai hukum dan konstitusi.
"Hal-hal semacam ini semestinya dipahami oleh seorang Wakil Presiden jika dia mengerti hukum dan konstitusi. Mengapa kemudian menggunakan kata-kata fight atau melawan lewat PTUN dan hendak mengajukan PK? Ini semakin mengonfirmasi bahwa Saudara Gibran tidak layak menjadi Wakil Presiden, tidak punya pemahaman serta kapasitas yang diperlukan untuk mengetahui bahwa langkah ke PTUN adalah langkah yang salah, dan membawanya ke MA melalui PK adalah keliru," imbuhnya.
Gibran sebelumnya buka suara soal pertemuannya dengan Prabowo. Gibran mengaku tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan, namun hendak melawan ke PTUN
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
