Denny meminta Gibran tampil dengan ketegasan sikap. Pasalnya, kata dia, putusan MK dan MA mengenai dokumen ijazah Gibran sudah tidak dapat ditempuh upaya hukum lagi.
"Tentu kita tunggu Saudara Gibran betul-betul tampil dengan ketegasannya, dengan sikap yang memang kita tunggu-tunggu, yakni berhenti sebagai Wakil Presiden karena sudah ada putusan MK dan MA. Putusan ini ibaratnya putusan di langit ketujuh, tidak ada lagi langit di atas langit ketujuh. Jadi, kalau ingin melakukan upaya hukum lanjutan, sebagaimana dikatakan oleh Menko Yusril, itu sudah tidak ada," tutur Denny.
Lebih lanjut, Denny menilai langkah Gibran yang berencana menempuh upaya hukum ke PTUN dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA merupakan tindakan yang keliru.
"Apalagi sikap untuk kemudian melakukan fight, fight itu artinya melawan, itu adalah sikap yang sama sekali keliru. Di PTUN, hari ini kita sudah mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Surat keterangannya dinyatakan batal, kemudian kementerian juga diminta untuk mencabutnya," ungkapnya.
Mengenai rencana pengajuan PK, Denny menegaskan Gibran tidak memiliki hak untuk melakukan upaya hukum tersebut karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara tersebut.
