NADIKABAR.COM — Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana melakukan perlawanan (fight) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menegaskan Gibran seharusnya menyatakan pengunduran diri secara resmi di hadapan publik pascaputusan MK dan MA tersebut.
"Jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Ini adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata etika bernegara," kata Denny, dikutip dari kanal YouTube pribadi miliknya di Jakarta, Rabu.
Denny menekankan putusan kedua lembaga peradilan tersebut bersifat final and binding serta inkracht sehingga tidak ada lagi upaya hukum lanjut yang dapat ditempuh.
Ia mengaku telah menerima salinan putusan MA yang mengabulkan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan itu memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut suket tersebut guna menyelamatkan demokrasi dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan terencana (TSM).
Dengan dibatalkannya suket itu, kata dia, objek gugatan di PTUN secara otomatis telah gugur.
