Denny mengapresiasi inisiasi anggota DPR RI yang mulai menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan mendorong agar proses pemakzulan Gibran dapat diakselerasikan hingga tuntas dalam waktu tiga minggu.
Ia mengatakan penggunaan HMP oleh DPR sudah tepat tanpa perlu melalui Hak Interpelasi, mengingat dasar hukum berupa putusan MK dan MA sudah jelas. Menurutnya, pemenuhan syarat minimal 25 anggota DPR untuk mengusulkan HMP telah terlampaui.
"Setelah ini diusulkan, disetujui, dan dibentuk panitia khusus (pansus), saya menghitung tidak perlu lebih dari satu minggu. Ini mendorong ke MK. Di MK, walau punya waktu 90 hari, cukup pemeriksaan pendahuluan, jawaban wapres, pembuktian, dan kesimpulan, satu minggu juga sudah cukup. Minggu ketiga sudah proses di DPR," tuturnya.
Ia menyampaikan apabila DPR menyetujui pemakzulan dengan kuorum 3/4 kehadiran dan 2/3 persetujuan anggota, maka posisi wapres akan dinyatakan kosong. Hal ini selanjutnya mengaktifkan mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan dua nama calon wapres untuk dipilih oleh MPR.
"Saya mendorong agar proses Pasal 8 ayat (2) inilah yang perlu segera kita lakukan, bukan hanya untuk memberikan kepastian politik, tetapi juga kepastian ekonomi. Karena kita butuh segera selesai persoalan ini," katanya.
