"Poinnya adalah setelah putusan dengan jelas mengatakan apa amarnya dan pertimbangan hukumnya, maka surat keterangan sejatinya sudah tidak bisa jadi pijakan lagi. Gugatan di PTUN sebenarnya sudah kehilangan objek," ujar Denny.
Terkait wacana Peninjauan Kembali (PK), Denny menegaskan Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena bukan merupakan pihak berperkara dalam kasus tersebut. Selain itu, berdasarkan putusan MK atas pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024, Badan atau Lembaga Tata Usaha Negara (seperti kementerian) dilarang mengajukan PT atas putusan PTUN.
"Dua langkah yang katanya akan fight itu bukan hanya tidak sesuai dengan teori dan konsep hukum, tapi lagi-lagi menunjukkan kapasitas yang memang tidak dalam level untuk menjadi wakil presiden," ucapnya.
Ia menyampaikan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Saya menyayangkan apa yang disampaikan saudara Gibran tadi. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ini dan mengerti bahwa semakin lambat mengambil keputusan yang bijak maka ini semakin buruk sebenarnya bagi beliau. Apalagi, sudah ada proses di DPR," ungkapnya.
