Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan pembangunan responsif gender berjalan secara konkret dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Untuk memastikan percepatan pengarusutamaan gender berjalan secara nyata, kami terus memperkuat sinergi pentahelix. Kami ingin memastikan bahwa keadilan gender bukan hanya berbicara mengenai kesetaraan peran, tetapi juga pemenuhan kebutuhan yang berkeadilan gender," tambahnya.
Jaya Negara menjelaskan desa dan kelurahan menjadi lokus strategis dalam mendorong pembangunan responsif gender di tingkat akar rumput. Hal ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya prinsip No One Left Behind atau tidak seorang pun tertinggal.
Salah satu langkah yang didorong adalah penyusunan perencanaan pembangunan desa yang responsif gender. Dengan demikian, kebutuhan dan kepentingan seluruh kelompok masyarakat dapat terakomodasi dalam proses pembangunan.
Dalam evaluasi tahun ini, Pemkot Denpasar telah mengisi dan menyampaikan seluruh instrumen yang mencakup tiga indikator utama revitalisasi PUG, yakni pelembagaan PUG, pelaksanaan PUG, dan inovasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
Jaya Negara menegaskan kelengkapan administrasi dan dokumen harus sejalan dengan implementasi nyata di lapangan. Karena itu, Pemkot Denpasar terbuka terhadap berbagai masukan dari tim verifikator untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG.
"Kami sangat terbuka terhadap saran, masukan, dan arahan dari tim verifikator demi menyempurnakan kualitas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Denpasar ke depan. Harapan kami, proses verifikasi ini dapat berjalan lancar, menghasilkan penilaian yang objektif, serta menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya.
