NADIKABAR.COM — Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat pembangunan responsif gender dengan mendorong implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata.
Komitmen tersebut dipaparkan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 (PLE 2026) yang dilaksanakan secara virtual di Kantor Wali Kota Denpasar, Senin.
Jaya Negara mengatakan pengarusutamaan gender bukan sekadar program atau kegiatan, melainkan strategi pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan.
"Komitmen kami di Kota Denpasar sudah sangat jelas, bahwa seluruh aspek pembangunan harus dapat dirasakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia maupun kelompok rentan lainnya. Pembangunan harus memberikan manfaat secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat," ujar Jaya Negara.
Menurutnya, penguatan PUG harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang tidak hanya memenuhi aspek kesetaraan peran, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat berdasarkan perspektif gender.
Untuk mempercepat implementasinya, Pemkot Denpasar memperkuat sinergi pentahelix dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan pembangunan responsif gender berjalan secara konkret dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Untuk memastikan percepatan pengarusutamaan gender berjalan secara nyata, kami terus memperkuat sinergi pentahelix. Kami ingin memastikan bahwa keadilan gender bukan hanya berbicara mengenai kesetaraan peran, tetapi juga pemenuhan kebutuhan yang berkeadilan gender," tambahnya.
Jaya Negara menjelaskan desa dan kelurahan menjadi lokus strategis dalam mendorong pembangunan responsif gender di tingkat akar rumput. Hal ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya prinsip No One Left Behind atau tidak seorang pun tertinggal.
Salah satu langkah yang didorong adalah penyusunan perencanaan pembangunan desa yang responsif gender. Dengan demikian, kebutuhan dan kepentingan seluruh kelompok masyarakat dapat terakomodasi dalam proses pembangunan.
Dalam evaluasi tahun ini, Pemkot Denpasar telah mengisi dan menyampaikan seluruh instrumen yang mencakup tiga indikator utama revitalisasi PUG, yakni pelembagaan PUG, pelaksanaan PUG, dan inovasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
Jaya Negara menegaskan kelengkapan administrasi dan dokumen harus sejalan dengan implementasi nyata di lapangan. Karena itu, Pemkot Denpasar terbuka terhadap berbagai masukan dari tim verifikator untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG.
"Kami sangat terbuka terhadap saran, masukan, dan arahan dari tim verifikator demi menyempurnakan kualitas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Denpasar ke depan. Harapan kami, proses verifikasi ini dapat berjalan lancar, menghasilkan penilaian yang objektif, serta menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Prita Ismayani Sriwidyarti mengapresiasi komitmen Pemkot Denpasar beserta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam menyampaikan data serta informasi perkembangan penyelenggaraan PUG.
Ia menjelaskan verifikasi lapangan merupakan bagian penting dari rangkaian evaluasi penyelenggaraan PUG Tahun 2025. Pelaksanaan secara daring pada tahun ini mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran dan kegiatan, namun tetap diharapkan mampu menghasilkan pendalaman dan konfirmasi data secara optimal.
"Melalui verifikasi lapangan ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai kebijakan, kelembagaan, serta capaian pengarusutamaan gender di Kota Denpasar. Kami juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan serta data pendukung yang relevan, termasuk tantangan dan perbaikan yang telah dilakukan," kata Prita.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih efektif, inklusif, serta berkelanjutan bagi perempuan maupun laki-laki.
Tim Verifikator, Galuh Sekar mengapresiasi pemahaman dan kesiapan Pemkot Denpasar dalam pelaksanaan PUG. Menurutnya, seluruh perangkat daerah telah menunjukkan kompetensi dalam memberikan penjelasan mengenai implementasi program tersebut.
"Dari pemaparan yang kami ikuti, Kota Denpasar sudah sangat memahami pelaksanaan pengarusutamaan gender. Seluruh perangkat daerah juga terlihat sangat kompeten dan tegas dalam memberikan penjelasan. Dengan kesiapan dan pemahaman yang ditunjukkan, kami berharap hasil evaluasi Kota Denpasar tahun ini dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Galuh Sekar.
