Maman menambahkan bahwa pihaknya sempat menemukan ketidaksesuaian saat mencermati Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Oleh karena itu, rasionalisasi alokasi BTT ini menjadi krusial.
Meski demikian, Maman menyebut skema BTT memberikan fleksibilitas bagi Pemprov NTB untuk merespons berbagai kondisi tanggap darurat. Seperti penanganan krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah, hingga bantuan transisi darurat pasca kebakaran hebat melanda 75 rumah adat di Sade.
"Bisa saja pakai tambah dana bantuan di Sade kan. Jadi kan di sana masih masa transisi darurat. Jadi bisa-bisa saja. Karena bencana di Sade tidak bisa kami prediksi," tegas Maman.
Politikus partai PAN asal Kabupaten Bima ini mengatakan alokasi anggaran BTT juga harus diprioritaskan penuh untuk masyarakat di dalam daerah NTB termasuk pendistribusian air bersih untuk daerah yang terdampak kekeringan di sejumlah daerah di NTB.
"Memang bisa ditanggulangi dengan BTT. Namun, fokus utamanya harus di dalam daerah sendiri dulu. Mana wilayah NTB yang sangat membutuhkan, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu," tegasnya.
Terkait mekanismenya, Maman mengingatkan, bahwa Pemprov NTB memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan anggaran BTT secara transparan. Sesuai ketentuan, laporan pertanggungjawaban penggunaan BTT wajib disampaikan kepada Pimpinan DPRD NTB paling lambat satu bulan setelah anggaran dikucurkan.
"Kami di DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Sejauh mana penggunaan BTT ini nantinya dimanfaatkan, jangan sampai justru mengabaikan kebutuhan prioritas masyarakat NTB," kata Maman.
Dia menyinggung juga, penggunaan BTT sempat digunakan untuk membangun musala saat bencana banjir di Aceh. Dia pun meminta kepada pemerintah untuk fokus penanganan bencana di daerah.
"Jadi kita sedang bencana kekeringan di daerah. Artinya mari fokus di daerah dulu karena banyak masyarakat butuh air bersih. Berapa kebutuhan anggaran kekeringan? Bisa aja Rp 4-5 miliar. Sekarang ini kita minta realisasi dulu soal penggunaan BTT yang Rp 15 miliar itu dulu," tandasnya.
