NADIKABAR.COM — Ekonom senior Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong memprediksi Indonesia akan menghadapi krisis dalam enam bulan hingga setahun ke depan.

Pernyataan itu disampaikan Tom saat menghadiri acara peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda yang digelar DPP PDIP, Rabu (28/10).

"Hitungan saya mungkin potensi kita krisis dalam 6-12 bulan ke depan itu di atas 50 persen," kata Tom.

Menurut Tom, kondisi itu terutama akan berdampak berat terhadap generasi muda. Meski begitu, dia berharap mereka tak perlu takut dan goyah.

Sebab, kata Tom, sejarah mencatat, krisis justru kerap menyelamatkan generasi selanjutnya. Kasus tersebut banyak terjadi di negara Eropa, termasuk di Indonesia pada 1998.

Selain Tom, acara tersebut turut dihadiri Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Acara dialog tersebut sebagai rangkaian peringatan Sumpah Pemuda yang digelar DPP PDIP.

Millennium Public Pulse 28 digelar rutin setiap tanggal 28, dan akan berlanjut hingga puncak satu abad Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2028.

Prediksi krisis ini bukan pertama mencuat. Sejumlah pakar ekonomi juga sudah mewanti-wanti pemerintah terkait kemungkinan krisis seperti dialami Indonesia tahun 1998 silam.

Merespons wacana krisis ini, Purbaya Yudhi Sadewa sewaktu menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Juni lalu mengakup optimis kondisi ekonomi Indonesia tak akan kembali seperti tahun 1998 meski nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak stabil.

"Yang penting gini, kita tidak sedang menuju keadaan seperti (krisis) 1997-1998 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus," katanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6).

Menurut Purbaya, tekanan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh sejumlah sentimen negatif yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.

"Hanya ada sedikit negatif yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar," ujarnya.

Ia meyakini kondisi pelemahan rupiah ini dapat diatasi melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia.

"Itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang baik-baik antara pemerintah, Departemen Keuangan, dengan Bank Indonesia," ujar Purbaya.

Purbaya di kesempatan berbeda juga mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik dengan kebijakan Bank Indonesia.

"Ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan kita akan semakin cepat," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu ini.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo  menjelaskan kedua institusi saat ini berjalan seirama dalam menghadapi dinamika global. Keduanya juga menyepakati dua langkah dalam penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," ujar Perry.

Menurut dia, ada dua langkah utama yang disepakati BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia.

Perry menjelaskan kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi di Indonesia, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Menurut Perry, pemerintah tetap akan menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sedangkan BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana tersebut.

"Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung," katanya.

Perry menegaskan koordinasi yang selama ini telah berjalan baik akan terus diperkuat secara berkelanjutan.

"Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat," ucapnya.