Menurutnya, diplomasi iklim Indonesia perlu dibangun di atas keseimbangan antara komitmen penurunan emisi, kebutuhan pembangunan ekonomi, ketahanan energi, dan keadilan bagi negara berkembang.
Indonesia juga perlu mendorong agar negara-negara maju memenuhi komitmen dukungan pendanaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.
"Diplomasi iklim Indonesia berangkat dari agenda dan kebutuhan nasional. Kita memiliki komitmen NDC, target Net Zero Emission 2060, serta agenda percepatan transisi energi. Semua itu perlu kita komunikasikan kepada dunia sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim global," tutur Eddy.
"Pada saat yang sama, kita juga perlu menyuarakan pentingnya akses pendanaan, transfer teknologi, dan kerja sama internasional yang lebih adil bagi negara berkembang," lanjutnya.
Eddy menjelaskan bahwa transisi energi memiliki potensi ekonomi yang besar. Pengembangan industri energi terbarukan dapat membuka sekitar 4 juta lapangan kerja baru, mengentaskan kemiskinan struktural, serta meningkatkan daya saing ekspor Indonesia melalui produksi barang dan jasa rendah karbon.
"Pengembangan energi bersih membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Karena itu, kita membutuhkan kepastian regulasi agar potensi ekonomi tersebut dapat diwujudkan," jelas Eddy.
Eddy juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi melalui diversifikasi sumber energi. Ketergantungan terhadap komoditas energi impor membuat perekonomian rentan terhadap volatilitas harga dan dinamika geopolitik maupun geoekonomi global.
