NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto menyoroti dampak perubahan cuaca dan kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api (ring of fire) sebagai tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP).
"Sudah menjadi pengetahuan ilmiah bahwa perubahan cuaca ini mengakibatkan berbagai gejolak," kata Prabowo dalam SKP yang digelar di halaman tengah kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Presiden menjelaskan Indonesia berada di gugusan kepulauan yang menjadi bagian dari cincin api, dengan gunung-gunung berapi dan lempeng-lempeng kontinental yang terus bergerak sehingga menghadirkan risiko bencana alam.
Prabowo mengatakan kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhitungkan dalam menjalankan pemerintahan.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut juga memberikan peluang bagi Indonesia, antara lain berupa tanah yang relatif subur dan kandungan mineral berharga.
"Walaupun kita berada di lingkaran api, lingkaran api ini juga menghasilkan tanah yang relatif subur, kemudian mineral-mineral yang sangat berharga," ujarnya.
Prabowo menilai kekayaan alam tersebut sebagai salah satu kekuatan nasional Indonesia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
Selain perubahan cuaca dan potensi bencana alam, Prabowo mengatakan pemerintah juga menjalankan tugas di tengah situasi global yang penuh konflik dan persaingan geopolitik.
Kepala Negara menyebut persaingan antarkekuatan besar dunia tidak hanya berlangsung melalui perang terbuka, tetapi juga melalui perang dagang, perang ekonomi, dan perang tarif.
"Hampir di semua wilayah dunia kita terjadi perang. Perang fisik, perang terbuka, tapi lebih dari itu terjadi juga perang dagang, perang ekonomi, perang tarif," kata Presiden.
Menurut Prabowo, keterhubungan antarnegara membuat perkembangan situasi global turut memengaruhi negara-negara lain.
"Kita saling bergantung satu sama lain," kata Presiden.
Sidang Kabinet Paripurna itu mengambil tema "2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri 2026" dan dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih.
