"Bagi kami, audit BPK RI bukan sekadar formalitas, melainkan sarana evaluasi berkelanjutan untuk menyempurnakan tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan mutu layanan kepada jemaah," ujar Teguh dalam keterangan persnya.
Ia menekankan hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat penyelenggaraan haji agar semakin tertib, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.
Teguh juga memberikan instruksi kepada seluruh satuan kerja (satker) dan unit terkait di lingkungan Kemenhaj agar memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
Setiap unit diminta menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa secara cepat dan akurat. Kemenhaj juga meminta masing-masing unit menunjuk narahubung atau Liaison Officer (LO) untuk memudahkan komunikasi dengan tim BPK.
"Saya instruksikan seluruh jajaran bersikap kooperatif dan transparan. Sampaikan dokumen serta data yang diminta secara cepat dan akurat, serta tunjuk narahubung (Liaison Officer) di setiap unit agar koordinasi berjalan lancar," tegasnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses pemeriksaan dapat berlangsung secara efektif dan seluruh informasi yang dibutuhkan auditor dapat disampaikan secara tepat.
