Mengingat, penyelenggaraan ibadah haji memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan layanan pemerintahan pada umumnya. Kegiatan tersebut melibatkan rangkaian operasional yang kompleks dan berlangsung lintas wilayah.
Selain pengelolaan di tingkat pusat dan daerah, pelayanan jemaah juga mencakup berbagai kegiatan di Arab Saudi. Kondisi tersebut membuat proses pemeriksaan membutuhkan koordinasi tim redaksi banyak unit dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji.
Karena itu, Kemenhaj menyatakan siap memberikan pendampingan kepada tim pemeriksa BPK selama proses audit berlangsung.
Kementerian juga berkomitmen memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan data serta dokumen yang diperlukan.
Teguh berharap pemeriksaan BPK dapat berjalan dengan lancar dan objektif. Lebih dari sekadar menghasilkan temuan, ia berharap proses audit dapat memberikan rekomendasi yang bisa digunakan untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji.
Menurutnya, rekomendasi hasil pemeriksaan dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme Kemenhaj dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.
