NADIKABAR.COM — Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sekitar 68.000 kepala keluarga di Kota Mataram mengajukan sanggahan terkait status desil Perlindungan Sosial (Perlinsos) guna memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Muzakkir Walad, di Mataram, Sabtu, mengatakan, dari total sekitar 147.000 kepala keluarga (KK) yang terdata dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) atau data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN), puluhan ribu warga itu memanfaatkan mekanisme sanggahan.
"Kalau yang di Perlinsos jumlahnya hampir 68.000 KK yang mengajukan sanggahan dari total 147.000 KK di Mataram. Sedangkan yang melalui form DTSEN di kelurahan melalui operator SIKS-NG, jumlahnya sekitar 7.000-an," katanya.
Menurut dia, gelombang sanggahan itu dipicu oleh adanya penyesuaian dan dinamika pendataan sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan banyak data warga yang bergeser ke desil atas atau desil 6 atau 7 sehingga dikategorikan tidak layak menerima bantuan, seperti program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan non-tunai (BPNT).
