NADIKABAR.COM — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Indonesia saat ini terbilang relatif tinggi dibandingkan negara lain.

Bimo mengatakan besaran PTKP di Indonesia setara dengan 67 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita dan mencapai tujuh kali garis kemiskinan.

"Data menunjukkan bahwa di antara negara OECD dan G20, Indonesia termasuk negara yang menerapkan implementasi PTKP relatif tinggi," kata Bimo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurut dia, kewenangan dalam merumuskan kebijakan fiskal berada pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu.

Sementara, DJP berperan sebagai otoritas pengadministrasian dan pemungutan pajak, termasuk memberikan dukungan berupa penyediaan data perpajakan yang diperlukan dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan tersebut.

Meski begitu, Bimo menyatakan siap terlibat apabila Kementerian Keuangan memberikan arahan untuk melakukan kajian ulang terhadap ketentuan PTKP.

"Apabila memang kebutuhannya, memang arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji kembali, tentu kami akan dengan siap sedia untuk ikut mengkaji kembali," ujarnya.

PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Aturan PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan wacana melakukan penyesuaian batas PTKP pada 2027.

Namun, berdasarkan pernyataan terakhir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (5/11/2026), aturan baru terkait penyesuaian PTKP belum akan berlaku pada Januari 2027.

Ia mengatakan kebijakan pajak tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut sebelum diberlakukan.

"PTKP itu akan diberlakukan tahun depan dan ini masih akan dilakukan pembahasan, jadi pembahasannya ini belum selesai dan ini tidak akan diberlakukan di Januari (2027). Jadi mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan," ujar Airlangga.