NADIKABAR.COM — Obligasi daerah dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan keterbatasan fiskal daerah.
Selain membuka sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), instrumen ini berpotensi memperkuat kemandirian fiskal sekaligus membuka peluang masyarakat berinvestasi dalam pembangunan daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penerbitan obligasi daerah perlu ditopang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah daerah harus terbuka menjelaskan sumber pendapatan, penerimaan pajak, hingga penggunaan anggaran kepada publik.
"Kepercayaan publik itu sangat tinggi manakala pemimpin mau bercerita tentang kondisi pendapatan dan uang yang diperoleh dari masyarakat lewat pajak itu digunakan untuk apa," ujar Dedi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Hal tersebut disampaikannya pada diskusi panel bertajuk "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" dalam rangka Sarasehan Nasional. Kegiatan ini digelar Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). Kegiatan tersebut juga diisi penyerahan naskah akademik dari MPR RI kepada DPR RI.
Pada kesempatan tersebut, Dedi pun mencontohkan pengalaman Jawa Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.
Ia mengungkapkan masyarakat kini ikut menyebarkan informasi mengenai manfaat pajak setelah merasakan perbaikan infrastruktur.
"Kita enggak ada billboard, enggak ada baliho, enggak ada reality show untuk kampanye membayar pajak. Semuanya yang menceritakan itu adalah warga sendiri lewat unggahan di media sosial," katanya.
Dedi menegaskan transparansi perlu diterapkan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas penerimaan pajak yang berasal dari wilayahnya serta pembagiannya.