Ia menambahkan, pemerintah daerah wajib menyiapkan prospektus, laporan keuangan yang diaudit BPK, pendapat konsultan hukum, serta pemeringkatan obligasi.

Di sisi lain, Direktur Bank DKI Jakarta Agus Haryoto Widodo menilai obligasi daerah semestinya menjadi tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar menggantikan berkurangnya dana APBD.

"Pembiayaannya harus berbasis pendapatan proyek. Tidak boleh nanti menggantungkan lagi ke APBD," ujarnya.

Ia pun mencontohkan proyek rumah sakit, transportasi, dan penyediaan air bersih yang dapat dirancang memiliki sumber pendapatan untuk membayar kewajiban obligasi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan proyek yang layak sekaligus membentuk tim khusus untuk mengelola rencana penerbitan dan kewajiban utang.

Menurutnya, proyek yang dibiayai obligasi tidak selalu harus menghasilkan pendapatan, tetapi harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

"Pemilihan proyek mana itu perlu menjadi perhatian dari sisi tim pemerintah provinsi yang akan menerbitkan obligasi daerah," katanya.

Juwita menjelaskan besaran kupon obligasi daerah dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain tingkat bunga obligasi pemerintah pusat dengan tenor sejenis, peringkat obligasi, penawaran penjamin emisi, dan kondisi pasar.

Karena itu, ia menilai pendampingan serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah penting agar penerbitan obligasi dapat dipersiapkan secara matang.