Ia menyebut obligasi daerah sebagai salah satu harapan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Kesiapan Fiskal, Proyek, dan Perlindungan Investor

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengingatkan pemerintah daerah harus menghitung kemampuan fiskal secara cermat sebelum menerbitkan obligasi.

Ia pun mencontohkan perubahan pembagian penerimaan pajak di Jawa Timur yang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi sebesar Rp 4,2 triliun.

Emil juga mengingatkan agar belanja pemerintah tidak serta-merta dinilai dari besar kecilnya belanja pegawai.

"Belanja pegawai, hampir 70 persen itu untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Guru, perawat, mereka bukan pemborosan. Mereka adalah investasi masa depan bangsa kita," ujarnya.

Ia menegaskan pembiayaan daerah harus diarahkan pada layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk transportasi publik seperti Trans Jatim.

Dari sisi regulasi, Direktur Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Made Bagus Tirthayatra menjelaskan penerbitan obligasi daerah harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari persetujuan DPRD, persetujuan Kementerian Keuangan dengan pertimbangan kementerian terkait, hingga pemenuhan ketentuan OJK.

"OJK adalah regulator dari pasar modal yang angle-nya itu adalah perlindungan terhadap investor publik," kata Made.