NADIKABAR.COM — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebut penggunaan sidik jari dapat memperkuat proses identifikasi pihak yang terlibat sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dalam dokumen hukum.

Direktur Jenderal AHU Kemenkum Widodo dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan verifikasi identitas yang akurat diperlukan untuk memastikan pihak yang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum benar-benar orang yang bersangkutan.

Hal itu penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

"Ketika seseorang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum, harus ada kepastian bahwa orang tersebut benar-benar pihak yang dimaksud. Sidik jari merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat verifikasi identitas. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum," ucap Widodo.

Urgensi perlindungan identitas juga terlihat dalam penyalahgunaan teknologi biometrik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada Juli 2026 mengungkap praktik sejumlah penjual kartu SIM yang mengaktifkan nomor telepon menggunakan data wajah mereka sendiri, bukan biometrik pelanggan.