Widodo menyampaikan pengembangan layanan daktiloskopi perlu didukung sistem digital dan integrasi data antarlembaga. Dengan demikian, proses verifikasi diharapkan berlangsung lebih cepat dan akurat tanpa mengharuskan masyarakat berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah tersedia dalam sistem pemerintah.
Pada 2024, Ditjen AHU mengungkapkan sekitar 20 juta arsip sidik jari masih tersimpan secara konvensional dan direncanakan untuk didigitalisasi melalui sistem Automatic Fingerprint Identification System (AFIS).
Namun, digitalisasi juga menuntut pengamanan ketat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data biometrik sebagai data pribadi spesifik. Untuk itu, pengelolaannya harus memperhatikan dasar pemrosesan, pembatasan akses, dan keamanan data.
Bagi dunia usaha, kepastian identitas bukan hanya persoalan administratif, melainkan prasyarat kepercayaan dalam transaksi. Penguatan layanan daktiloskopi diharapkan turut mendukung iklim usaha yang sehat melalui perlindungan para pihak dan kepastian dokumen hukum.