NADIKABAR.COM — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebut penggunaan sidik jari dapat memperkuat proses identifikasi pihak yang terlibat sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dalam dokumen hukum.
Direktur Jenderal AHU Kemenkum Widodo dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan verifikasi identitas yang akurat diperlukan untuk memastikan pihak yang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum benar-benar orang yang bersangkutan.
Hal itu penting untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
"Ketika seseorang melakukan transaksi atau menandatangani dokumen hukum, harus ada kepastian bahwa orang tersebut benar-benar pihak yang dimaksud. Sidik jari merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat verifikasi identitas. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum," ucap Widodo.
Urgensi perlindungan identitas juga terlihat dalam penyalahgunaan teknologi biometrik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada Juli 2026 mengungkap praktik sejumlah penjual kartu SIM yang mengaktifkan nomor telepon menggunakan data wajah mereka sendiri, bukan biometrik pelanggan.
Praktik tersebut memperlihatkan bahwa sistem verifikasi identitas tetap memiliki celah apabila tidak diterapkan secara benar.
Dalam aktivitas ekonomi, ketidakakuratan identitas pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau akta dapat memicu sengketa, menghambat penyelesaian transaksi, bahkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Karena itu, penguatan mekanisme identifikasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap transaksi hukum.
Adapun, Ditjen AHU menyelenggarakan layanan daktiloskopi, di antaranya pengambilan, identifikasi, perumusan, dan dokumentasi sidik jari. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah pencantuman sidik jari pada minuta akta notaris.
Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat identifikasi pihak yang hadir dan menandatangani dokumen.
Widodo menyampaikan pengembangan layanan daktiloskopi perlu didukung sistem digital dan integrasi data antarlembaga. Dengan demikian, proses verifikasi diharapkan berlangsung lebih cepat dan akurat tanpa mengharuskan masyarakat berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah tersedia dalam sistem pemerintah.
Pada 2024, Ditjen AHU mengungkapkan sekitar 20 juta arsip sidik jari masih tersimpan secara konvensional dan direncanakan untuk didigitalisasi melalui sistem Automatic Fingerprint Identification System (AFIS).
Namun, digitalisasi juga menuntut pengamanan ketat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data biometrik sebagai data pribadi spesifik. Untuk itu, pengelolaannya harus memperhatikan dasar pemrosesan, pembatasan akses, dan keamanan data.
Bagi dunia usaha, kepastian identitas bukan hanya persoalan administratif, melainkan prasyarat kepercayaan dalam transaksi. Penguatan layanan daktiloskopi diharapkan turut mendukung iklim usaha yang sehat melalui perlindungan para pihak dan kepastian dokumen hukum.