Praktik tersebut memperlihatkan bahwa sistem verifikasi identitas tetap memiliki celah apabila tidak diterapkan secara benar.

Dalam aktivitas ekonomi, ketidakakuratan identitas pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau akta dapat memicu sengketa, menghambat penyelesaian transaksi, bahkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Karena itu, penguatan mekanisme identifikasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap transaksi hukum.

Adapun, Ditjen AHU menyelenggarakan layanan daktiloskopi, di antaranya pengambilan, identifikasi, perumusan, dan dokumentasi sidik jari. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah pencantuman sidik jari pada minuta akta notaris.

Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat identifikasi pihak yang hadir dan menandatangani dokumen.