NADIKABAR.COM — Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Myanmar terbukti berniat memusnahkan kelompok minoritas tersebut.

Berdasarkan rangkuman NadiKabar, Sabtu (21/11/2026), putusan Mahkamah Internasional diputuskan oleh panel hakim dari berbagai negara. Ini menandai kali pertama sebuah negara dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional.

Dalam kesimpulannya, Hakim Yuji Iwasawa menyatakan bahwa Myanmar memiliki "niat untuk memusnahkan" sebagian besar populasi Rohingya.

Ia menambahkan bahwa Myanmar melakukan "penghancuran bukti secara ekstensif" serta gagal menyelidiki, menuntut, dan menghukum pihak-pihak yang melakukan tindak pidana genosida.

Putusan ICJ juga menyatakan Myanmar sedang menjalankan operasi penumpasan pemberontakan.

"Tidak ada bukti di hadapan Mahkamah yang menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan operasi pembersihan tersebut, Myanmar membedakan antara warga sipil dan pihak yang diduga sebagai petempur (Rohingya)," tegas ICJ dalam putusannya.

Koresponden BBC di Den Haag menjelaskan bahwa putusan ini bersifat simbolis, dan tidak serta-merta menjamin kepulangan etnis Rohingya ke tanah kelahiran mereka dengan aman.

Putusan ICJ juga tidak lantas dapat memenjarakan jenderal-jenderal Myanmar. Pasalnya, tidak ada mekanisme penegakan hukum.

ICJ mengadili negara, sementara Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyidang individu.

Namun, putusan genosida dapat memberikan tekanan hukum dan diplomatik bagi proses pidana terpisah, serta seruan untuk penegakan hukum melalui Dewan Keamanan PBB.

Sebagai informasi, pada 2017, aksi militer Myanmar menewaskan ribuan orang Rohingya. Aksi ini memaksa lebih dari 700.000 orang melarikan diri dari Myanmar negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha ke negara tetangga, Bangladesh.

Myanmar membantah tuduhan yang diajukan oleh Gambia ke pengadilan internasional, dengan menyatakan bahwa pasukan mereka hanya merespons serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata.

"Ini akan menjadi putusan yang sangat bersejarah apabila Gambia memenangkan kasus ini," kata Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia dalam perkara melawan Myanmar di ICJ.

"Putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan tentang akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara."

Presiden Mahkamah, Yuji Iwasawa, mengakui bahwa memang terdapat serangan oleh kelompok militan Rohingya Arsa menjelang Agustus 2017.

Meski demikian, ia menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar "membunuh ribuan warga sipil Rohingya" saat mereka berusaha menyelamatkan diri ke Bangladesh.

Iwasawa menambahkan bahwa skala dan sifat operasi militer Myanmar "mencerminkan adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar" populasi Rohingya di bagian utara Negara Bagian Rakhine.

Ia juga memutuskan bahwa Myanmar melakukan "penghancuran bukti secara luas", termasuk dengan membakar atau menghilangkan mayat, serta gagal menyelidiki, menuntut, dan menghukum pihak-pihak yang melakukan tindak pidana genosida.

Menurut Iwasawa, pengadilan mengakui bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas genosida atau tindakan lainnya apabila perbuatan tersebut dilakukan "oleh aparat negara, atau oleh individu maupun kelompok yang tindakannya dapat diatribusikan kepada [negara]".

Jika individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka negara memiliki kewajiban hukum, katanya.

Kasus genosida di ICJ tergolong jarang, dan putusan ini berpotensi menjadi preseden bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang.

Maria Elena Vignoli dari organisasi internasional Human Rights Watch mengatakan putusan tersebut "memberikan preseden penting bagi para korban genosida dan kejahatan berat lainnya di seluruh dunia dalam perjuangan mereka mencari keadilan".

Kasus Myanmar juga menunjukkan bagaimana unsur niat genosida dapat dibuktikan di pengadilan tertinggi PBB tersebut.

Mantan pengacara PBB, Oliver Windridge, mengatakan kepada BBC News bahwa putusan ini menunjukkan sebuah negara dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun bukti mengenai niat genosida sebagian besar bersifat tidak langsung, dan bukan berdasarkan perintah tertulis atau kebijakan resmi yang secara eksplisit menyerukan genosida.

"Putusan ini menunjukkan bagaimana ambang pembuktian yang berlaku dapat terpenuhi apabila bukti yang diajukan cukup kuat dan meyakinkan," katanya.

Selain itu, Gambia mengajukan kasus tersebut ke pengadilan meskipun tidak ada warga negaranya yang secara langsung menjadi korban.

Negara itu memanfaatkan ketentuan dalam Konvensi Genosida yang memungkinkan setiap negara peserta konvensi menggugat negara anggota lainnya.

Ketentuan yang sama digunakan oleh Afrika Selatan pada akhir 2023 ketika mengajukan gugatan terhadap Israel, dengan tuduhan bahwa negara tersebut melakukan genosida selama perang di Gaza dan bertujuan untuk "menghancurkan warga Palestina di Gaza".

Israel secara konsisten membantah tuduhan tersebut. Pemerintah Israel menyebut gugatan itu "sama sekali tidak berdasar" serta didasarkan pada "klaim yang bias dan keliru" mengenai respons militernya terhadap serangan Hamas.

Dalam putusan sementara yang dikeluarkan pada Januari tahun ini, ICJ memerintahkan Israel untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna mencegah tindakan genosida di Gaza. Namun, pengadilan tidak memerintahkan penghentian segera operasi militer di wilayah tersebut.

Hingga kini, ICJ belum memutuskan apakah genosida benar-benar terjadi atau tidak dalam kasus tersebut.

"Jika Gambia kalah, maka pada dasarnya kasus Afrika Selatan akan berakhir," kata Philippe Sands KC, anggota tim hukum yang mewakili Gambia.

Namun, menurutnya, putusan yang dijatuhkan hari ini berarti "pintu masih tetap terbuka".

Berbicara kepada program World at One BBC di luar gedung pengadilan, Sands mengatakan:

"Ini bukan berarti Mahkamah Internasional akan menyimpulkan bahwa telah terjadi genosida di Gaza. Namun, putusan ini berarti standar pembuktian kini telah ditegaskan dengan sangat jelas, dan menjadi tugas para pihak dalam perkara berikutnya maupun kasus-kasus lain untuk memenuhi standar tersebut."

Meski demikian, Sands menekankan bahwa pengadilan secara khusus "mengirimkan sinyal yang sangat kuat bahwa setiap kasus harus dinilai berdasarkan fakta-faktanya sendiri".

Sementara itu, Pemerintah Myanmar memprotes putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memvonis negara tersebut bersalah telah melakukan genosida terhadap etnis minoritas Rohingya. Pemerintah Myanmar menyebut putusan ICJ itu "tidak adil".

Ketika ditanya soal putusan ICJ tersebut, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (20/11/2026), juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyebutnya "tidak adil".

"Negara kami dituduh secara tidak adil," kata Khaing dalam konferensi pers di Naypyitaw, ibu kota Myanmar.

"Meskipun ada upaya dari pihak kami, jika melihat hasilnya, tidak semua dari 15 hakim menyetujui putusan tersebut," sebutnya, merujuk pada hasil pemungutan suara di kalangan hakim ICJ yang menunjukkan sembilan suara mendukung dan enam suara menolak putusan itu.

"Jadi ini bukan keputusan yang bulat," imbuhnya.

"Menurut saya, putusan ini tidak adil," tegas Khaing dalam konferensi pers tersebut.