NADIKABAR.COM — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menekankan lembaganya dibentuk untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat pedesaan, pesisir hingga perkotaan. BRAN mengatakan petani membutuhkan kepastian hak dan dukungan produksi, nelayan menggantungkan hidup pada sumber daya alam di lautan, dan warga perkotaan membutuhkan hunian layak dan akses terhadap sumber penghidupan.
"Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, Reforma Agraria (yang) sejati harus kita jalankan secara menyeluruh. Bukan hanya menyangkut tanah pertanian dan masyarakat perdesaan, tetapi juga kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, kawasan hutan, kebutuhan perumahan, hingga ruang hidup masyarakat perkotaan," tegas Kepala BRAN Dedi Prasetyo di hadapan para narasumber dan peserta Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
Dedi, yang menghadiri secara daring diskusi bertema 'Jati Diri dan Tantangan BRAN dalam Mewujudkan Reforma Agraria Sejati', menyebut pihaknya harus mengorkestrasi kementerian dan lembaga agar kepastian hak dan pemberdayaan ekonomi benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Dalam paparan materi, Dedi mengkompilasi data lintas sektor terkait permasalahan agraria, yakni berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN ada 1.492 kasus konflik pertanahan pada 2026. Lalu Komnas HAM mencatat sekitar 1.700 aduan agraria sepanjang 2023-2026.
Sementara itu, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2025 menunjukkan 341 letusan konflik agraria seluas 914.574 hektare, yang berdampak terhadap 123.612 keluarga di 428 desa. Ketiga sumber tersebut memiliki periode, cakupan, dan metode pendataan berbeda sehingga tidak dapat dijumlahkan secara langsung, namun menggambarkan kompleksitas persoalan agraria yang membutuhkan penanganan terpadu.
Dia lalu memaparkan contoh persoalan agraria yang dialami masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan informasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Yakni warga telah bermukim lebih dari 20 tahun, tetapi masih menghadapi ketidakpastian pengakuan hak atas tanah.
Dia pun membawa informasi tersebut ke Kementerian Kehutanan, yang bersinggungan dengan lahan yang ditempati warga. Tak hanya membawa persoalan ini ke Kementerian Kehutanan, BRAN juga membahas ke Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kemarin pada saat kami ke Kementerian Kehutanan, mereka menyampaikan bahwa SK Biru itu belum diakui kepemilikannya oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN melihat dari perspektif bahwa pengakuan hak tanah masyarakat itu harus dibuktikan oleh sertifikat," jelasnya.