Dedi berpendapat persoalan tersebut perlu dibahas bersama oleh lintas sektor. Agar, lanjut dia, perbedaan kebijakan tak menghambat pemenuhan hak masyarakat.

Dedi juga melihat masalah tak berhenti hanya pada kepastian hak tanah. Karena 'pekerjaan rumah' selanjutnya adalah pemerintah memastikan dukungan nyata terhadap warga yang menggantungkan hidup dengan bertani, agar tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan mereka.

"Termasuk hak mereka untuk mendapat fasilitas pemberdayaan, bibit, pupuk, alsintan, sampai dengan off-taker. Di situ akan terbangun ekosistem, dari mulai hulu sampai ke hilir," urai Dedi.

Tugas Reforma Agraria tak sampai di situ. Dedi menegaskan BRAN perlu mendorong evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pemberdayaan. "Setelah nanti kita berikan hak, kita evaluasi mungkin selama setahun, sudah berjalan atau belum. Hambatannya di mana? Tahun berikutnya juga seperti itu," lanjut dia.

Beralih ke persoalan agraria di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura). Dedi menyebut ini berkaitan dengan penataan kawasan, penguasaan tanah, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapat, lanjut dia, sekitar 14.000 hektare kawasan dilepaskan dari sektor kehutanan untuk kepentingan penataan Pantura. Sementara itu, laporan KPA mengindikasikan persoalan agraria yang mencakup sekitar 18.000 hektare.

"BRAN harus melihat bagaimana fakta objektif yang kita temukan di lapangan. Keberpihakan BRAN adalah keberpihakan kepada rakyat. Harus ada solusi-solusi yang terbaik," ujar Dedi.

Dedi menuturkan pendekatan reforma agraria dalam konteks kawasan pesisir perlu memperhatikan akses nelayan terhadap sumber penghidupan, perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi mereka. Ia menjelaskan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan perlindungan hak masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.