Selanjutnya Dedi membahas contoh konkret konflik agraria yang terjadi di perkotaan, yakni terkait aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan yang belum memperoleh penyelesaian menyeluruh. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan hunian.
"Padahal pemerintah menargetkan tiga juta rumah untuk kepentingan masyarakat. Kalau perumahan-perumahan semuanya kita dorong di pinggiran, masyarakat juga akan jauh dari tempat kerja," ucap Dedi.
Dedi berharap penyediaan rumah rakyat mempertimbangkan akses transportasi, kedekatan dengan tempat kerja, serta kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupannya. Bukan hanya soal ketersediaan lahan.
"Jadi konflik yang ada di perkotaan juga, kebutuhannya adalah untuk perumahan bagi masyarakat," tambahnya.
Meski bertugas mengorkestrasi, Dedi menekankan pihaknya tak mengambil kewenangan kementerian atau lembaga lain. Hal itu disampaikan Dedi di depan unsur Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan para akademisi yang hadir sebagai narasumber.
Dalam kesempatan ini, Dedi mengapresiasi guru besar, akademisi, legislator, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2026. Harapannya forum akademis seperti ini dapat memperkaya perspektif kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dan dukungan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati.
"Sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2026 dan visi Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita, BRAN mendorong pelaksanaan reforma agraria yang memberikan manfaat bagi rakyat. Karena itu, penyelesaian konflik, pengurangan ketimpangan, dan pemberdayaan ekonomi harus berjalan bersama," pungkas dia.
Pada paparannya, Dedi menyampaikan Lima Prioritas Strategis BRAN, yang berisi arah strategis penyelenggaraan reforma agraria, yakni:1. Penataan aset: Mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan memperkuat kepastian hak masyarakat.2. Penataan akses: Memperluas akses pembiayaan, teknologi, koperasi, pendampingan, kemitraan usaha, dan pasar.3. Penyelesaian konflik: Memperkuat penanganan konflik, perlindungan masyarakat, dan pemulihan hak secara berkeadilan.4. Integrasi data agraria: Membangun tata kelola dan koordinasi data lintas sektor untuk mendukung kebijakan yang lebih akurat.5. Reforma agraria berkelanjutan: Memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat.