NADIKABAR.COM — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) memberikan keringanan sanksi administratif perpajakan hingga 100 persen kepada wajib pajak untuk membantu penyelesaian kewajiban pajak, dengan besaran pengurangan bergantung pada jenis sanksi dan waktu pelunasan atau pelaporan.
“Peningkatan kepatuhan pajak penting untuk mendukung penerimaan negara yang digunakan membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” kata Kepala Kanwil DJP Kalselteng Anton Budhi Setiawan pada Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.
Berdasarkan jenis sanksi tersebut, ia menyebutkan jika wajib pajak membayar pajak dimulai dari sekarang sampai dengan 31 Desember 2026, sanksi yang ada akan dihapuskan 100 persen.
“Nah, itu bertahap nanti kalau di Januari 2027 sampai dan seterusnya itu akan bertahap penghapusan 90 persen sampai kemudian maksimal di 50 persen. Jadi, saya berharap ajukanlah di tahun ini karena akan mendapatkan penghapusan sanksi 100 persen,” ujar Anton.
Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan DJP Kalselteng Mas Eko Affandi menjelaskan PMK Nomor 71 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 yang menyempurnakan tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administratif, termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Salah satu perubahan penting adalah penambahan Pasal 27A yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif serta mengurangi denda administratif PBB dalam rangka mendorong perekonomian nasional.
