Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Kalselteng Ganung Harnawa memaparkan fasilitas tersebut mencakup sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT yang mengakibatkan kurang bayar, keterlambatan pembayaran pajak, pelanggaran faktur pajak, sanksi hasil pemeriksaan, penagihan pajak, hingga denda administratif PBB.
Khusus kategori sanksi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya serta SPT Masa September 2026 dan sebelumnya yang berstatus kurang bayar, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan 100 persen apabila menyampaikan SPT pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.
“Untuk kategori ini, pengurangan turun menjadi 50 persen pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April hingga 30 Juni 2027,” katanya.
DJP juga memberlakukan skema bertahap tersebut untuk sejumlah kategori lain, seperti bunga akibat pembetulan SPT dan keterlambatan pembayaran pajak, dengan persyaratan khusus sesuai jenis kewajiban. Sementara itu, untuk sanksi tertentu akibat pemeriksaan, penagihan, dan denda PBB, besaran pengurangan bergantung pada waktu penerbitan ketetapan serta pelunasan pokok pajak.
Selain skema tersebut, terdapat fasilitas pengurangan 90 persen dan 75 persen untuk kategori tertentu, termasuk sanksi terkait faktur pajak dan kewajiban perpajakan yang pokok pajaknya telah dilunasi sebelum 8 Oktober 2026, dengan persyaratan pembayaran sebagian sanksi administratif sesuai jadwal yang ditetapkan.
Adapun sanksi bunga Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki ketentuan tersendiri. Wajib pajak berkesempatan memperoleh pengurangan 100 persen apabila melunasi pokok pajak paling lambat satu bulan setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terbit, dengan ketentuan SKPKB diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027 dan pokok pajak dilunasi paling lambat 31 Desember 2027.
