Berdasarkan KEP-239/PJ/2026, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat disampaikan paling lambat 1 Oktober 2028. Batas pengajuan tersebut berbeda dengan periode untuk memperoleh besaran pengurangan tertentu karena setiap kategori memiliki tenggat pelunasan atau pelaporan masing-masing.
Dalam pengajuan permohonan, DJP menegaskan wajib pajak harus memenuhi persyaratan, antara lain menyatakan sanksi administratif timbul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan, tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya atau telah mencabut pengajuan tersebut, serta memastikan sanksi yang dimohonkan belum dibayar atau dilunasi.
Ganung mengatakan kebijakan tersebut bukan penghapusan utang pajak karena wajib pajak tetap wajib melunasi pokok pajak. Namun, perubahan mekanisme pembayaran dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 memungkinkan setiap pembayaran diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak sebelum dialokasikan untuk sanksi administratif.
Dari perspektif dunia usaha, pengurangan beban sanksi diharapkan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperbaiki administrasi perpajakan, mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal, serta menjaga keberlangsungan kegiatan usaha sekaligus memenuhi kewajiban kepada negara.
Sosialisasi tersebut melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta sejumlah paguyuban masyarakat di Kalimantan Selatan.
DJP Kalselteng mengimbau wajib pajak meninjau kembali pemenuhan kewajiban perpajakan masing-masing serta berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar apabila membutuhkan penjelasan mengenai persyaratan dan pemanfaatan fasilitas tersebut.
