Bimo mengatakan pendekatan kepada wajib pajak tidak hanya dilakukan melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui komunikasi yang lebih konsisten.
DJP turut meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan melakukan fungsionalisasi lini bisnis. Menurut Bimo, penataan jabatan fungsional membuat kinerja pegawai lebih terukur melalui indeks kinerja individu.
Langkah tersebut mulai diterapkan secara bertahap di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), termasuk KPP di bawah Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Khusus.
Bimo mengklaim fungsionalisasi tersebut meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65 persen pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Sementara itu, aktivitas pemeriksaan pajak meningkat sekitar 25 persen.
