Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan email blast kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pada
Dalam hal terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data yang mengakibatkan SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
"Wajib pajak perlu memastikan agar seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh dan/atau informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan dengan benar, lengkap dan jelas dalam SPT Tahunan yang disampaikan," ucapnya.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
