NADIKABAR.COM — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mendapati 475.698 wajib pajak menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2025. Hal itu mengakibatkan pajak di sistem Coretax-nya menjadi nihil, dari yang seharusnya kurang bayar.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan terdapat sekitar 3.722.959 bukti potong yang terindikasi dihapus dari Coretax. Nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut potensinya sekitar Rp 2,01 triliun.

"Populasi yang kami sasar itu 475.698 wajib pajak dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax itu ada sekitar 3.722.959 di SPT Tahunan PPh pas tahun 2025. Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp 2,01 triliun," kata Bimo dalam unggahan di Instagram resmi @ditjenpajakri, Minggu (15/11/2026).

Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan email blast kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk melakukan penelitian, verifikasi dan pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak 2025.

Dalam hal terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data yang mengakibatkan SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

"SPT yang seharusnya itu kurang bayar bisa menjadi nihil atau nilai kurang bayarnya lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Maka sebagai tindak lanjut, DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa simultaneous email kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan supaya secara mandiri melakukan pembetulan," ucap Bimo.

DJP mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Email resmi yang dikirim hanya menggunakan domain @pajak.go.id dan seluruh layanan tidak dipungut biaya apapun.

"DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi. DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan password, one time passcode (OTP), membagikan layar perangkat dan/atau informasi lainnya yang bersifat rahasia," tulis keterangan resmi DJP.