NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan strategi pengelolaan keuangan, efisiensi anggaran serta berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Adapun pemaparan itu dilakukan dalam kegiatan Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri secara daring dari Command Center BSKDN, Rabu (18/11).

Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Novieza dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menjelaskan Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui digitalisasi.

Berbagai inovasi juga dikembangkan untuk mempermudah transaksi dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

"Bukan berarti karena kami sudah mapan, kami tidak melakukan inovasi. Kami terus melakukan inovasi seperti pembayaran QRIS TAP PKB dan pembayaran VA untuk Jaminan PBJT kesenian dan hiburan," ujarnya.

Ia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta juga telah menerapkan transaksi belanja secara nontunai 100 persen.