Ke depan, pemerintah daerah akan meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta mengembangkan inovasi pengelolaan keuangan daerah pada 2027.
Di tengah tantangan fiskal, Pemprov DKI Jakarta juga turut mengandalkan skema creative financing untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Hal itu dilakukan menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026.
"Dana transfer kami di 2026 turun lumayan hingga 11 triliun. Ini berpengaruh terhadap pembangunan, kami berusaha menanganinya dengan creative financing. Meskipun dananya turun, kami berusaha outcome-nya tidak turun untuk masyarakat, sehingga banyak hal-hal yang kami efisiensi," kata Novieza.
Sementara, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan pada 2025, Pemprov DIY memprioritaskan pengembangan sektor unggulan yang mampu mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Prioritas tersebut mencakup penurunan kemiskinan, pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan, perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Sementara itu, guna menghadapi tantangan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov DIY menerapkan efisiensi secara selektif dengan tetap memperhatikan manfaat belanja dan hasil pembangunan.