Belanja yang tidak menjadi prioritas dialihkan untuk mendukung program utama, optimalisasi pendapatan dan aset daerah, serta penguatan digitalisasi keuangan.
"Bagi kami yang terpenting bukan sebesar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah uang rakyat yang dapat kita kelola," kata Sri Sultan.
Sejalan dengan itu, untuk memperkuat tata kelola keuangan ke depan, Pemprov DIY juga menyiapkan sejumlah inovasi, antara lain pengembangan creative financing, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan KKI Online Payment.
Kemudian perluasan penggunaan QRIS, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi serta pengembangan aplikasi DIGDAYA untuk pengelolaan Dana Desa. Pemerintah daerah juga akan memperkuat pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan.
Sri Sultan menyampaikan berbagai inovasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaannya didukung data, indikator keberhasilan yang jelas serta monitoring dan evaluasi secara terstruktur.