NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan strategi pengelolaan keuangan, efisiensi anggaran serta berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Adapun pemaparan itu dilakukan dalam kegiatan Validasi Eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri secara daring dari Command Center BSKDN, Rabu (18/11).
Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Novieza dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menjelaskan Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui digitalisasi.
Berbagai inovasi juga dikembangkan untuk mempermudah transaksi dan mengoptimalkan penerimaan daerah.
"Bukan berarti karena kami sudah mapan, kami tidak melakukan inovasi. Kami terus melakukan inovasi seperti pembayaran QRIS TAP PKB dan pembayaran VA untuk Jaminan PBJT kesenian dan hiburan," ujarnya.
Ia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta juga telah menerapkan transaksi belanja secara nontunai 100 persen.
Ke depan, pemerintah daerah akan meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta mengembangkan inovasi pengelolaan keuangan daerah pada 2027.
Di tengah tantangan fiskal, Pemprov DKI Jakarta juga turut mengandalkan skema creative financing untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Hal itu dilakukan menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026.
"Dana transfer kami di 2026 turun lumayan hingga 11 triliun. Ini berpengaruh terhadap pembangunan, kami berusaha menanganinya dengan creative financing. Meskipun dananya turun, kami berusaha outcome-nya tidak turun untuk masyarakat, sehingga banyak hal-hal yang kami efisiensi," kata Novieza.
Sementara, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan pada 2025, Pemprov DIY memprioritaskan pengembangan sektor unggulan yang mampu mendorong kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Prioritas tersebut mencakup penurunan kemiskinan, pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan, perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Sementara itu, guna menghadapi tantangan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov DIY menerapkan efisiensi secara selektif dengan tetap memperhatikan manfaat belanja dan hasil pembangunan.
Belanja yang tidak menjadi prioritas dialihkan untuk mendukung program utama, optimalisasi pendapatan dan aset daerah, serta penguatan digitalisasi keuangan.
"Bagi kami yang terpenting bukan sebesar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah uang rakyat yang dapat kita kelola," kata Sri Sultan.
Sejalan dengan itu, untuk memperkuat tata kelola keuangan ke depan, Pemprov DIY juga menyiapkan sejumlah inovasi, antara lain pengembangan creative financing, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan KKI Online Payment.
Kemudian perluasan penggunaan QRIS, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi serta pengembangan aplikasi DIGDAYA untuk pengelolaan Dana Desa. Pemerintah daerah juga akan memperkuat pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan.
Sri Sultan menyampaikan berbagai inovasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaannya didukung data, indikator keberhasilan yang jelas serta monitoring dan evaluasi secara terstruktur.