"Yang kedua adalah berita-berita pemerintah seperti bantuan sosial, kesehatan, dan kebencanaan," ujarnya.
Marulina mengatakan Pemprov DKI telah melakukan berbagai upaya edukasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali informasi palsu. Edukasi tersebut tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga kelompok masyarakat yang dinilai rentan menjadi korban hoaks.
Salah satu upayanya dilakukan melalui kerja sama dengan perangkat wilayah, dari lurah, RT, RW, hingga posyandu. Mereka dilibatkan untuk menyampaikan informasi mengenai program pemerintah sekaligus mengedukasi warga agar mampu membedakan informasi benar dan palsu.
"Diskominfotik dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan banyak edukasi bekerja sama dengan lurah, RT, RW, dan juga pos-pos posyandu sekalipun untuk menyampaikan berbagai program pemerintah dan juga mengedukasi warga bagaimana mengantisipasi ini berita benar atau berita palsu," jelasnya.
