NADIKABAR.COM — Anggota DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat penyeteraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Doli mengaku dirinya lebih memilih hak menyatakan mendapat alih-alih menggunakan hak angket yang prosesnya bisa lebih panjang.
"Saya orang yang mendorong DPR tidak perlu lagi untuk apa namanya melalui hak-hak yang lain. DPR itu kan punya tiga hak: hak interpelasi, hak angket, dan kemudian hak menyatakan pendapat," ujar Doli di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan perbedaan di antara tiga hak tersebut.
Pertama, hak interpelasi yang berarti hak bertanya. Padahal, dalam kasus polemik ijazah Gibran, tak ada yang perlu ditanyakan.
Kedua, hak angket yang berati hak menyelidiki. Sementara, putusan MA telah memberikan fakta hukum yang jelas. Sehingga, kata dia, DPR hanya perlu menggunakan hak menyatakan pendapat.
"Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat," kata Doli.
