Dia mengaku usulan itu juga telah disampaikan dalam komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR.
"Jadi kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," kata Doli.
Usulan hak menyatakan pendapat oleh DPR untuk merespons kasus Gibran juga disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengaku pihaknya telah banyak menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.
"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).
Hak menyatakan DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
