Hak menyatakan pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal 25 anggota DPR. Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak menyatakan pendapat harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku akan segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
Dasco mengatakan bahwa usulan tersebut baru akan diproses pada Selasa (10/11) usai DPR memasuki masa sidang pascareses.
Dasco mengakui pihaknya telah banyak menerima usulan dari sejumlah pihak untuk memproses atau menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Usulan datang dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
Namun, karena DPR masih dalam masa reses, pembahasan baru dilakukan secara informal. Menurut dia, proses secara resmi baru akan dimulai dalam masa sidang DPR yang akan dibuka besok.
"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco.
