NADIKABAR.COM — Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi meminta pemerintah daerah (pemda) dilibatkan dalam perencanaan proyek pembangunan yang dijalankan kementerian dan lembaga (K/L) pusat di daerah.
Ia menilai proyek pusat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar anggaran yang digunakan memberikan manfaat bagi warga.
Selama ini, sambung Nawardi, program pemerintah pusat kerap dikeluhkan karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Karena itu, ia mendorong sinergi antara anggaran Transfer ke Daerah (TKD), program prioritas pemerintah pusat, serta program kementerian dan lembaga.
Menurut Nawardi, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan dalam menentukan lokasi, desain, hingga besaran anggaran proyek. Bahkan, ia mengusulkan agar pemerintah daerah diberi kewenangan menentukan lokasi pembangunan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.
