NADIKABAR.COM — Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menilai pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan sejumlah penguatan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno seusai memimpin rapat dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder terkait untuk penyerapan aspirasi masyarakat di Kantor DPD DIY, Yogyakarta, Rabu.
"Secara umum misinya bagus dan programnya berjalan baik serta manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah," kata Ahmad Syauqi Soeratno.
Ia menjelaskan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan mandat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 sekaligus bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC.
Menurut dia program strategis nasional tersebut bertujuan memastikan seluruh sekolah di tanah air memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mewujudkan pendidikan yang bermutu serta merata.
Kendati demikian, lanjut dia, hasil peninjauan lapangan menunjukkan masih terdapat beberapa aspek teknis pelaksanaan yang perlu segera disesuaikan oleh instansi terkait.
"Implementasi di lapangan ada yang masih perlu disesuaikan dari sisi kualitas pembangunannya, akuntabilitasnya, serta penyesuaian dengan tenggat waktu atau timeline," ujarnya.
Ia mengungkapkan standar kualitas yang berlaku di Yogyakarta tergolong tinggi, sehingga menuntut keseriusan dan ketelitian ekstra dari seluruh pelaksana proyek.
"Saya bersyukur bapak-bapak (dari berbagai dinas terkait, red.) punya standar tinggi, sehingga fasilitas dan sarana belajar diharapkan mampu menjawab kebutuhan jangka panjang," tambahnya.
Hadir pada forum dengar pendapat tersebut antara lain dari perwakilan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan setempat.
Selain itu, rapat kerja strategis ini turut melibatkan unsur Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DIY serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
Melalui forum tersebut, Komite III DPD RI menghimpun berbagai data, informasi, serta temuan empiris mengenai hambatan teknis maupun partisipasi aktif masyarakat di daerah.
Seluruh inventarisasi masalah dan rekomendasi kebijakan itu nantinya akan segera dirumuskan secara komprehensif untuk diserahkan langsung kepada pemerintah pusat serta kementerian terkait.
"Kami menggunakan forum ini untuk mengambil informasi sebanyak-banyaknya dan untuk dibuat rekomendasi agar disampaikan ke komite dan kementerian," tegas Syauqi.
Ia berharap catatan evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan di Yogyakarta ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
